This page contains information regarding regulation and policy related to forestry sector, issued by the Government of the Republic of Indonesia.
All products available only in Bahasa Indonesia.
Undang-undang
Law No.6 of 2014 on Village.
Law No.23 of 2014 on Local Government.
Law No.1 of 2014 on Management on Coastal Areas and Smal Islands.
Law No.32 of 2009 on Environment Protection and Management.
Law No.4 of 2009 on Mineral and Coal.
Law No.19 of 2004 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No.1 of 2004 into law (lieu of Law No.41 of 1999).
Law No.41 of 1999 on Forestry [ENG]
Law No.5 of 1990 on Conservation of Biological Resources and Their Ecosystems.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan MK No.35 Tahun 2012
Surat Edaran Menteri Kehutanan No.SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan MK No.35 Tahun 2013.
Putusan MK No.45 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah
PP No.60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
PP No.10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.
PERPU No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Peraturan Menteri
Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.
Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015.
PermenLHK No. P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan
PermenLHK No.P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
PermenLHK No.P.84/Menlhk-/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional N0. 79 Tahun 2014, No.PB.3/Menhut-11/2014, No.17/PRT/M/2014, No.8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
Lampiran Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
Permenhut No.P.39-Menhut-II-2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.
Permenhut No.P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Penyerapan Karbon Hutan.
Permenhut No.P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
Keputusan Menteri
Keputusan Menteri LHK No.SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penataan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Implikasi UU Nomor 23 Tahun 2014.
Surat Edaran Menteri No.SE-1/Menlhk-II/2015 tentang Penanganan Kasus Lingkungan dan Kehutanan.
Keputusan Direktur Jenderal
Perdirjen PSKL No. P.4/PSKL/Set/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan
Perdirjen PSKL No. P.6/PSKL/Set/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan
Perdirjen PSKL No. P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)
Perdirjen No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Perdirjen No.P.1/PSKL/Set/Kum.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.
SK Pusdiklat LHK No. SK.214/PEPE/Dik-2/12/2016 tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Pemetaan Konflik Tenurial
SK Pusdiklathut No.SK.35/Dik-2/2014 tentang Kurikulum & Silabus Diklat Pemetaan Konflik.
SK Pusdiklathut No.SK.156-Dik-2-2014 tentang Kurikulum & Silabus Diklat Mediasi Penyelesaian untuk Konflik Sumber Daya Alam.
Surat Edaran Dirjen PHPL No.SE.15/PHPL/JASLING/HPL.2/9/2016 tentang Pemanfaatan dan Penatausahaan HHBK pada IUPHHK (HA/HT/RE), KPHP, KPHL dan KHDTK.
Surat Edaran Dirjen PHPL No.SE.13/PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 tentang Penanaman Tanaman Kehidupan dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan pada Areal Kerja IUPHHK-HTI.