Selayang Pandang
Berawal dari keprihatinan berbagai pihak terhadap realitas konflik pertanahan di kawasan hutan yang telah mencapai titik kritis dan berdampak terhadap kerusakan hutan, lingkungan, kemiskinan, pemiskinan dan ketidakpastian dalam pengelolaan sumberdaya hutan, Pemerintah Indonesia berkomitment kepada CGI (Consulatatif Group for Indonesia) – Komitmen nomor 11, tanggal 1 Februari 2000, untuk menyelesaikan masalah penguasaan tanah di kawasan hutan, salah satunya melalui pembentukan Working Group on Forest-Land Tenure.
BERITA
Nasib Hutan di PresidenNasib Hutan di Presiden
Jakarta, kompas. Keberlanjutan hutan bergantung pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Moratorium pemberian izin baru terkait hutan yang diatur instruksi presiden akan berakhir 20 Mei 2013. Sejumlah kalangan mengharapkan moratorium itu dilanjutkan. ”Presiden […]
Selengkapnya...Janji Presiden Lindungi Hutan DitagihJanji Presiden Lindungi Hutan Ditagih
Jakarta, Kompas – Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendedikasikan sisa pemerintahannya bagi perlindungan hutan ditagih. Presiden bisa merealisasikan janjinya itu melalui perpanjangan moratorium kehutanan sehingga terwujud perlindungan-perbaikan tata kelola hutan. […]
Selengkapnya...Pengesahan RUU P2H Hanya DitundaPengesahan RUU P2H Hanya Ditunda
DewaPerwakilan Rakyat (DPR) membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P2H) pada sidang paripurna, Jumat (12/4). Namun, DPR berencana mengesahkan RUU P2H pada masa sidang berikutnya. Bagi masyarakat sipil, […]
Selengkapnya...- « Sebelumnya
- 1
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- Berikutnya »
PROGRAM WG-TENURE
BEST PRACTICES
PERANGKAT ANALISIS KONFLIK
