Mediasi dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tenurial di KPH Berau Barat

WG-Tenure | Munculnya tekanan publik terhadap hutan, sebagian dikarenakan belum adanya batas yang jelas, kurangnya keterbukaan informasi, adanya persaingan kebutuhan lahan, lokasi lahan hutan yang berdekatan dengan lahan pemukiman, peraturan perundang-undangan yang tidak diterapkan secara ketat, dan persepsi para pihak yang berbeda memandang hutan tersebut. Hal ini merupakan permasalahan tenurial yang dapat berkembang menjadi konflik. Penyelesaian masalah ini pun harus terintegrasi dan membutuhkan dukungan dari semua unsur terkait.

Penandatanganan MoU Penyelesaian Konflik Tenurial
Penandatanganan MoU Penyelesaian Konflik Tenurial

Working Group on Forest Land Tenure (WG-Tenure) mendukung fasilitasi dan mediasi penyelesaian konflik tenurial di KPH Berau Barat yang dilakukan oleh Pusdal Regional 3. Proses mediasi dan fasilitasi ini digelar di Twin Plaza Hotel-Jakarta pada 13-14 November 2014.

Fasilitasi ini telah menghasilkan penandatanganan MoU atas penyelesaian masalah tenurial lahan di PT. Inhutani I Labanan Satuan. Dalam MoU tersebut telah mempertimbangkan beberapa aspek:

  1. Hasil Land Tenure Assessment di 5 kampung yang berada di area konsesi PT. Inhutani I Labanan yang dilaksanakan pada 27 Oktober – 1 November 2013.
  2. Workshop Multi-Stakeholder di tingkat Kabupaten Berau yang dilaksanakan pada 19-20 November 2013 di Singkuang Café, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
  3. Publikasi  dan ekspose di tingkat Nasional pada 22 Januari 2014 di Hotel Fave Padjajaran, Bogor.
  4. Proses Mediasi dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tenurial antara perusahaan dan masyarakat  Kampung Tumbit Dayak oleh Pusdal Regional 3 (Kalimantan) yang berlangsung pada 9-12 September 2014 di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

Isi dari MoU ini menekankan bahwa masing-masing pihak secara bersama-sama sepakat untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan. Selain itu, juga bersepakat untuk melakukan inventarisasi, pendataan, dan pemetaan serta demarkasi batas-batas lokasi kegiatan yang tumpang tindih di kawasan hutan antara PT Inhutani, KPH, dan masyarakat. Mereka juga sepakat untuk memfasilitasi pengelolaan kemitraan pada area-area yang saling tumpang-tindih antara 5 kampung dengan PT. Inhutani. Terakhir, mereka setuju untuk mempercepat penyelesaian batas administrasi antar desa/kampong.

Nampak hadir dalam acara ini, antara lain Basuki (Staf Ahli Menteri Bidang Keamanan Hutan), Dr. Ir. I Nyoman Yuliarsana, M. Agr. Sc (Kapusdal Regional 3); Asep Yunan Firdaus, SH.MH, dan Ir. Emila Widawati (WG-Tenure), Hamzah, S.Hut, M.Si (Kepala KPH Berau Barat), Yusuf Gunawan, S.Hut (Forest Agency Kabupaten Berau), Bastian, ST, M.Si (Bappeda Kabupaten Berau), Ir. Oga Dhany Prayoga dan H. Najemuddin, SE, Ak.CA (PT. Inhutani I), Dedi Kusnadi (PT. Berau Coal), Budi Susanto, S.Si (GIZ-Forclime), Achmad F. Kairupan, S.Sos (TNC), Dwi Suciana (Fasilitator), dan perwakilan dari kampong-kampung di sekitar KPH Berau Barat (Kampung Tumbit Dayak, Kampung Labanan Makarti, Kampung Batu Rajang, Kampung Gunung Sari).

mediasi berau barat_2