Selayang Pandang
Berawal dari keprihatinan berbagai pihak terhadap realitas konflik pertanahan di kawasan hutan yang telah mencapai titik kritis dan berdampak terhadap kerusakan hutan, lingkungan, kemiskinan, pemiskinan dan ketidakpastian dalam pengelolaan sumberdaya hutan, Pemerintah Indonesia berkomitment kepada CGI (Consulatatif Group for Indonesia) – Komitmen nomor 11, tanggal 1 Februari 2000, untuk menyelesaikan masalah penguasaan tanah di kawasan hutan, salah satunya melalui pembentukan Working Group on Forest-Land Tenure.
BERITA
Pengajuan Izin Menumpuk, Inpres Tak JelasPengajuan Izin Menumpuk, Inpres Tak Jelas
MORATORIUM KEHUTANAN Jakarta, Kompas – Kejelasan sikap Presiden terkait moratorium kehutanan menjadi penting terkait upaya perbaikan tata kelola kawasan hutan di Indonesia. Saat ini pengajuan izin pembukaan lahan menumpuk, tinggal menunggu […]
Selengkapnya...Apa kata mereka tentang: REDDApa kata mereka tentang : REDD
Negara maju maupun negara berkembang telah sepakat untuk meningkatkan upaya dalam mengurangi dampak negatif perubahan iklim seperti tertuang dalam keputusan COP-13 yang dikenal dengan Bali Action Plan. Sektor kehutanan di […]
Selengkapnya...Perpanjang Moratorium Hutan dan Lahan GambutPerpanjang Moratorium Hutan dan Lahan Gambut
LINGKUNGAN Jambi, Kompas – Pelaksanaan moratorium hutan alam dan lahan gambut dalam dua tahun terakhir belum berhasil menyelamatkan hutan alam dan lahan gambut tersisa. Pemerintah didesak untuk memperpanjang moratorium dan […]
Selengkapnya...- « Sebelumnya
- 1
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- 28
- Berikutnya »
PROGRAM WG-TENURE
BEST PRACTICES
PERANGKAT ANALISIS KONFLIK
