Konsultasi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil workshop yang dilakukan sebelumnya, yaitu pada tanggal 24-27 Agustus 2016.

Beberapa pihak yang ditemui antara lain Sekertaris Daerah Kab. Kapuas Hulu, BAPPEDA Kapuas Hulu, BPMPD Kapuas Hulu, Dinas Sosial dan Transmigrasi Kapuas Hulu, GIZ-FORCLIME TC, Lembaga Bela Banua Talino, SAMPAN, WALHI Kalbar, Link-AR Borneo, dan PATRI (Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia). Topik yang didiskusikan antara lain mencakup rencana penyusunan SK Bupati terkait struktur tim dari unit yang akan dibentuk, mekanisme dalam penanganan konflik serta pendanaan unit. Saat ini Team WG-Tenure sedang menyusun SK Bupati dimaksud dan melakukan pendekatan-pendekatan lanjutan untuk memperoleh dukungan pendanaan.

Lihat juga : Galeri foto kegiatan Konsultasi Lanjutan dengan Stakeholder Kabupaten terkait Pembentukan Lembaga Penanganan Konflik Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu