Dalam dua tahun terakhir, WG-Tenure, telah bekerjasama dengan pihak-pihak di Kabupaten Kapuas Hulu (KH) dalam rangka penanganan konflik lahan dan sumber daya alam, termasuk di dalam batas administratif pemerintah desa.

Dalam kurun waktu tersebut, keberhasilan penanganan konflik batas administratif pemerintahan desa yang diperkuat dengan hasil kajian kebijakan dan kelembagaan konflik lahan dan hutan di Kapuas Hulu, mendorong WG Tenure – GIZ untuk mengajak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membentuk kelembagaan di tingkat Kabupaten.

WG-Tenure menyadari bahwa penanganan konflik lahan dan sumber daya alam perlu dukungan banyak pihak termasuk NGO. Oleh karena itu, untuk mensinergikan usaha-usaha yang telah dan sedang dikembangkan oleh NGO di Kapuas Hulu, diperlukan tukar pikiran untuk pematangan konsep dan sinergi peran.

WG Tenure dengan dukungan GIZ FORCLIME dan bekerja sama dengan WALHI Kalimantan Barat menyelenggarakan FGD ” Membangun sinergi NGO dalam pengembangan kelembagaan dan penanganan konflik lahan dan sumber daya alam di kabupaten Kapuas Hulu”. Peserta yang hadir yaitu SAMPAN, Linkar Borneo, LBBT, Swadiri Institute, Gemawan, AMAN Kalimantan Barat dan FPP. FGD ini dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2016 bertempat di Kantor WALHI Kalimantan Barat.