Dalam upaya meningkatkan kinerja DRK ke depan guna mendukung dan melengkapi program-program terkait yang diusung oleh GIZ di Kabupaten Kapuas Hulu yakni membangun rantai pasok yang lestari untuk pasar dunia melalui implementasi proyek ‚ÄúSustainable Supply Chain Agriculture Project in Indonesia”, WG-Tenure didukung oleh GIZ SASCI menyelenggarakan workshop dengan mengundang parapihak.

Workshop ini bertujuan mendiskusikan kelembagaan Desk Resolusi Konflik untuk memperkuat peran dan fungsi DRK di Kabupaten Kapuas Hulu; memastikan peta jalan DRK tahun 2020-2021; membangun Memorandum of Agreement (MoA) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, WGT/GIZ dan institusi terkait lainnya baik di tingkat provinsi maupun nasional; dan mendiskusikan prasyarat dalam membangun dialog multi-pihak yang efektif untuk mendorong pembangunan rantai pasok pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kegiatan berlangsung dari tanggal 3-5 Februari 2020, bertempat di The 101 Hotel Suryakencana Bogor, Jawa Barat. Workshop dihadiri oleh 32 partisipan yang terdiri dari unsur Direktorat Kemitraan Konservasi, KSDAE KLHK, Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, PSKL-KLHK, Kementerian Pertanian, Akademisi Universitas Indonesia, Conflict Resolution Unit IBCSD, POKJA PS Provinsi Kalimantan Barat, BPSKL Regio Kalimantan, Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat, Ketua Komisi A dan B DPRD Kapuas Hulu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Sekretaris TP3K Kapuas Hulu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu, Balai Besar TNBKDS, Desk Resolusi Konflik Kabupaten Kapuas Hulu, Working Group Tenure, GIZ-FORCLIME, dan GIZ SASCI.

Proses workshop dimulai dengan tahap Inspirasi – Berbagi pengalaman dan memetakan isu strategis; tahap Impian, merumuskan perubahan yang dibutuhkan dan harus terjadi; tahap Inovasi, merancang haluan strategis dan roadmap menuju impian; dan kemudian diakhiri dengan tahap Inisiasi, resolusi, komitmen dan menyusun aksi. Dari kegiatan workshop berhasil merumuskan peta jalan DRK Kapuas Hulu 2020-21 serta menyepakati rekomendasi kelembagaan DRK Kapuas Hulu yang nantinya akan disampaikan kepada pengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *