Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah membentuk Desk Resolusi Konflik (DRK) Lahan dan Sumber daya Alam melalui SK Bupati Kapuas Hulu No. 110 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Sekretariat, dan Tim Pelaksana Desk Resolusi Konflik Lahan di Kabupaten … Read more
DRK Kabupaten Kapuas Hulu sudah siap
Eskalasi konflik lahan dan sumber daya alam yang semakin meningkat beberapa tahun belakangan membuat keberadaan sebuah tim yang secara khusus membidangi penyelesaian konflik di tingkat daerah menjadi sangatlah mendesak. Sejak tahun 2015 WG-Tenure didukung GIZ-Forclime bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas … Read more
Konsultasi Lanjutan dengan Para Pihak di Kabupaten Terkait Pembentukan Desk Resolusi Konflik (DRK) Lahan dan SDA Di Kabupaten Kapuas Hulu
Konsultasi ini dilaksanakan pada tanggal 21-25 November 2016. Konsultasi ini merupakan konsultasi lanjutan untuk mematangkan rencana pembentukan Desk Resolusi konflik (DRK) lahan dan SDA di Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus konsultasi terkait draft SK serta calon anggota dari DRK dimaksud. Beberapa … Read more
Soft Launching Desk Resolusi Konflik di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
Dalam d tiga tahun terakhir, WG-Tenure, telah bekerjasama dengan pihak-pihak di Kabupaten Kapuas Hulu (KH) dalam rangka penanganan permasalahan tenure serta konflik lahan dan sumber daya alam, termasuk di dalamnya batas administrative pemerintah desa. WG-Tenure didukung oleh GIZ-FORCLIME berkerjasama dengan … Read more
Mendorong Implementasi Kemitraan PT. Ihutani I-HLL dengan Masyarakat di Kabupaten Berau
Penyiapan kelembagaan Masyarakat Dari hasil land tenure assessment yang dilakukan oleh WG-Tenure bekerjasama dengan KPHP Berau Barat menunjukkan bahwa sebagian ruang hidup dan ruang kelola masyarakat berada di dalam area kerja Perusahaan PT. Inhutani I dan PT. HLL di wilayah … Read more
FGD KEMITRAAN KEHUTANAN PT. INHUTANI 1 DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT DI KAB. BERAU
Pendekatan perhutanan sosial diyakini sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya hutan. Salah satu program perhutanan sosial yang ditawarkan untuk menjembatani permasalahan tumpang tindih lahan antara pemegang IUPHHK dengan masyarakat setempat yaitu Kemitraan, sebagaimana diamanatkan dalam Permenhut No.P.39/Menhut-II/2013 … Read more
Dibutuhkan Peta Ruang Kelola dan Data Sosial bagi Perempuan Adat
Makassar – 24 Oktober 2016 | Suasana di ruang pertemuan adat komunitas adat Pasang siang itu lain dari hari biasanya. Belasan orang berkumpul mendiskusikan ruang kelola masyarakat adat. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu persatu mereka tampil menjelaskan hasil diskusi di kelompok masing-masing. Mereka … Read more