Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan menerapkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) sesuai beban kerja berdasarkan … Read more
KONSULTASI LANJUTAN DENGAN STAKEHOLDER KABUPATEN TERKAIT PEMBENTUKAN LEMBAGA PENANGANAN KONFLIK HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Konsultasi Lanjutan dengan Stakeholder Kabupaten Terkait Pembentukan Lembaga Penanganan Konflik Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu
Konsultasi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil workshop yang dilakukan sebelumnya, yaitu pada tanggal 24-27 Agustus 2016. Beberapa pihak yang ditemui antara lain Sekertaris Daerah Kab. Kapuas Hulu, BAPPEDA Kapuas Hulu, BPMPD Kapuas Hulu, Dinas Sosial dan Transmigrasi Kapuas Hulu, GIZ-FORCLIME TC, … Read more
Workshop : “Membangun Mekanisme Integratif Penanganan Konflik Tanah dan Pengelolaan SDA di Kabupaten Berau “
Workshop : “Membangun Mekanisme Integratif Penanganan Konflik Tanah dan Pengelolaan SDA di Kabupaten Berau “
Tanjung Redeb | Disadari bersama bahwa konflik (potensi konflik) tanah dan pengelolaan SDA masih marak terjadi di Indonesia. Berbagai inisiatif penanganan konflik tersebut sudah dilakukan oleh berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun sub-nasional. WG-Tenure bekerjasama dengan GIZ FGP-FORCLIME telah … Read more
Pameran Pesta Rakyat Perhutanan Sosial (PESONA) 2016
Konsultasi dengan Parapihak Kabupaten terkait Pembentukan Lembaga Penanganan Konflik Hutan dan Lahan di Kabupaten Berau
Persoalan ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia. Ketidakpastian tata batas hutan tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, … Read more