<\/p>\n
Jakarta, kompas. Keberlanjutan hutan bergantung pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Moratorium pemberian\u00a0izin baru terkait hutan yang diatur instruksi presiden akan berakhir 20 Mei 2013. Sejumlah kalangan mengharapkan\u00a0moratorium itu dilanjutkan.<\/p>\n
\u201dPresiden mendatang belum tentu tertarik menerapkan moratorium. Kami harap SBY memperpanjang pada sisa jabatannya,\u201d\u00a0kata Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia di Jakarta, Selasa (23\/4).<\/p>\n
Kebijakan moratorium berbentuk Inpres No 10\/2011 berlaku dua tahun. Namun, hingga kini nasib kebijakan moratorium\u00a0itu belum jelas, hendak berakhir atau dilanjutkan. Sementara itu, pada konteks tenurial (kepemilikan- penguasaan hutan),\u00a0moratorium tidak mengubah apa-apa.\u00a0Di sisi lain, bila moratorium dilanjutkan, harus ada perbaikan. Setidaknya, itulah yang muncul pada seminar nasional\u00a0\u201dMoratorium Hutan untuk Masa Depan Indonesia\u201d yang diselenggarakan Kemitraan, di Jakarta, Selasa.<\/p>\n
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, secara pribadi ia menginginkan moratorium kehutanan dilanjutkan.\u00a0Pada sambutannya yang dibacakan Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto, disebutkan hal yang sama.\u00a0Menurut Zulkifli, moratorium berhasil menekan deforestasi hingga \u201dtinggal\u201d 450.000 hektar per tahun dari 3,5 juta hektar.<\/p>\n
\u201dKami tunggu dari Bapak Presiden. Belum disampaikan ke Pak Presiden, kan belum rapat. Beliau masih sibuk,\u201d kata dia.<\/p>\n
Seruan sejumlah kalangan, Presiden diminta memenuhi janji mendedikasikan sisa jabatannya untuk perbaikan lingkungan.\u00a0Janji itu diucapkan saat Konferensi Kehutanan Internasional di Jakarta.\u00a0Menurut Elfian, perbaikan tata kelola kehutanan menjadi tanggung jawab Presiden karena persoalannya mencakup lintas\u00a0kementerian\/lembaga negara.<\/p>\n
Belum efektif<\/p>\n
Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Yuyun Indradi menekankan, moratorium dalam konteks tenurial tidak mengubah\u00a0apa-apa.\u00a0\u201dMasih business as usual. Tak ada mekanisme penyelesaian masalah tenurial. Hanya ada komisi ad hoc, tidak ada lembaga\u00a0independen untuk menyelesaikan konflik tenurial. Masih terus ada tumpang tindih klaim atas lahan, juga konflik,\u201d ujar dia.<\/em><\/p>\n Konflik antara warga dan perusahaan bubur kertas di Desa Pandumaan dan Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasundutan,\u00a0Sumatera Utara, merupakan contoh nyata. Masyarakat ditangkap untuk diadili.Persoalan lain, pemerintah daerah yang\u00a0mengatasnamakan tata ruang meminta pengalihan fungsi kawasan hutan.\u00a0<\/em><\/em>Tungkut Sipayung dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menegaskan, hutan lindung dan konservasi\u00a0<\/em><\/em><\/em><\/em>harus permanen dikenai moratorium. (ICH\/ISW)<\/em><\/p>\n