Laman ini berisi informasi mengenai regulasi yang diterbitkan terkait kehutanan.

Undang-undang

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.
UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-undang (pengganti UU 41/1999).
UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

 

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK No.35 Tahun 2012
Surat Edaran Menteri Kehutanan No.SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan MK No.35 Tahun 2013.

Putusan MK No.45 Tahun 2011

 

Peraturan Pemerintah

PP No.60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
PP No.10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.
PERPU No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

 

Peraturan Menteri

Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.
Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015.

PermenLHK No. P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan

PermenLHK No.P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

PermenLHK No.P.84/Menlhk-/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional N0. 79 Tahun 2014, No.PB.3/Menhut-11/2014, No.17/PRT/M/2014, No.8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
Lampiran Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

Permenhut No.P.39-Menhut-II-2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan.

Permenhut No.P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Penyerapan Karbon Hutan.
Permenhut No.P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

 

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri LHK No.SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penataan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sebagai Implikasi UU Nomor 23 Tahun 2014.
Surat Edaran Menteri No.SE-1/Menlhk-II/2015 tentang Penanganan Kasus Lingkungan dan Kehutanan.

 

Keputusan Direktur Jenderal

Perdirjen PSKL No. P.4/PSKL/Set/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

Perdirjen PSKL No. P.6/PSKL/Set/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan

Perdirjen PSKL No. P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)
Perdirjen No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Perdirjen No.P.1/PSKL/Set/Kum.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.

SK Pusdiklat LHK No. SK.214/PEPE/Dik-2/12/2016 tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Pemetaan Konflik Tenurial
SK Pusdiklathut No.SK.35/Dik-2/2014
 tentang Kurikulum & Silabus Diklat Pemetaan Konflik.
SK Pusdiklathut No.SK.156-Dik-2-2014 tentang Kurikulum & Silabus Diklat Mediasi Penyelesaian untuk Konflik Sumber Daya Alam.

Surat Edaran Dirjen PHPL No.SE.15/PHPL/JASLING/HPL.2/9/2016 tentang Pemanfaatan dan Penatausahaan HHBK pada IUPHHK (HA/HT/RE), KPHP, KPHL dan KHDTK.

Surat Edaran Dirjen PHPL No.SE.13/PHPL/UHP/HPL.1/8/2016 tentang Penanaman Tanaman Kehidupan dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan pada Areal Kerja IUPHHK-HTI.