WG Tenure dengan dukungan GIZ FORCLIME mengadakan konsultasi lanjutan guna membahas draft SK Bupati terkait lembaga penyelesaian konflik lahan dan sumberdaya alam di kabupaten Kapuas Hulu. Konsultasi ini dilaksanakan pada tanggal 4-6 Oktober 2016. Pihak yg ditemui yaitu Sekertaris Daerah … Read more
FGD : Membangun Sinergi NGO dalam Pengembangan Kelembagaan dan Penanganan Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Kapuas Hulu
Dalam dua tahun terakhir, WG-Tenure, telah bekerjasama dengan pihak-pihak di Kabupaten Kapuas Hulu (KH) dalam rangka penanganan konflik lahan dan sumber daya alam, termasuk di dalam batas administratif pemerintah desa. Dalam kurun waktu tersebut, keberhasilan penanganan konflik batas administratif pemerintahan … Read more
Konsultasi Lanjutan dengan Stakeholder Kabupaten terkait Pembentukan Lembaga Penanganan Konflik Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu
Konsultasi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil workshop yang dilakukan sebelumnya, yaitu pada tanggal 24-27 Agustus 2016. Beberapa pihak yang ditemui antara lain Sekertaris Daerah Kab. Kapuas Hulu, BAPPEDA Kapuas Hulu, BPMPD Kapuas Hulu, Dinas Sosial dan Transmigrasi Kapuas Hulu, GIZ-FORCLIME TC, Lembaga … Read more
Workshop : “Membangun Mekanisme Integratif Penanganan Konflik Tanah dan Pengelolaan SDA di Kabupaten Berau “
Tanjung Redeb | Disadari bersama bahwa konflik (potensi konflik) tanah dan pengelolaan SDA masih marak terjadi di Indonesia. Berbagai inisiatif penanganan konflik tersebut sudah dilakukan oleh berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun sub-nasional. WG-Tenure bekerjasama dengan GIZ FGP-FORCLIME telah … Read more
Pameran Pesta Rakyat Perhutanan Sosial (PESONA) 2016
PeSoNa diselenggarakan sebagai tindak lanjut perlunya wadah atau sarana prasarana untuk memperkenalkan perhutanan sosial disemua eleman di seluruh masyarakat Indonesia, hal ini sesuai dengan tema yang diusung yaitu “It’s Community Time” / “Saat Untuk Rakyat”. Perhutanan Sosial merupakan kegiatan pemberdayaan … Read more
PEMBEBASAN LAHAN: Tanah Adat Tak Bisa Diganggu Gugat
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang menegaskan tanah masyarakat memang tak bisa diganggu gugat untuk dibebaskan karena memiliki perlindungan hukum. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry M. Baldan mengatakan sepanjang tanah tersebut berstatus tanah adat atau tanah … Read more
Konsultasi dengan Parapihak Kabupaten terkait Pembentukan Lembaga Penanganan Konflik Hutan dan Lahan di Kabupaten Berau
Persoalan ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia. Ketidakpastian tata batas hutan tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, … Read more