Penyiapan kelembagaan Masyarakat Dari hasil land tenure assessment yang dilakukan oleh WG-Tenure bekerjasama dengan KPHP Berau Barat menunjukkan bahwa sebagian ruang hidup dan ruang kelola masyarakat berada di dalam area kerja Perusahaan PT. Inhutani I dan PT. HLL di wilayah … Read more
Kategori: Fasilitas Penyelesaian Konflik
FGD KEMITRAAN KEHUTANAN PT. INHUTANI 1 DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT DI KAB. BERAU
Pendekatan perhutanan sosial diyakini sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya hutan. Salah satu program perhutanan sosial yang ditawarkan untuk menjembatani permasalahan tumpang tindih lahan antara pemegang IUPHHK dengan masyarakat setempat yaitu Kemitraan, sebagaimana diamanatkan dalam Permenhut No.P.39/Menhut-II/2013 … Read more
Konsultasi Lanjutan Terkait Lembaga Penyelesaian Konflik Lahan dan SDA di Kapuas Hulu
WG Tenure dengan dukungan GIZ FORCLIME mengadakan konsultasi lanjutan guna membahas draft SK Bupati terkait lembaga penyelesaian konflik lahan dan sumberdaya alam di kabupaten Kapuas Hulu. Konsultasi ini dilaksanakan pada tanggal 4-6 Oktober 2016. Pihak yg ditemui yaitu Sekertaris Daerah … Read more
FGD : Membangun Sinergi NGO dalam Pengembangan Kelembagaan dan Penanganan Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Kapuas Hulu
Dalam dua tahun terakhir, WG-Tenure, telah bekerjasama dengan pihak-pihak di Kabupaten Kapuas Hulu (KH) dalam rangka penanganan konflik lahan dan sumber daya alam, termasuk di dalam batas administratif pemerintah desa. Dalam kurun waktu tersebut, keberhasilan penanganan konflik batas administratif pemerintahan … Read more
Workshop : “Membangun Mekanisme Integratif Penanganan Konflik Tanah dan Pengelolaan SDA di Kabupaten Berau “
Tanjung Redeb | Disadari bersama bahwa konflik (potensi konflik) tanah dan pengelolaan SDA masih marak terjadi di Indonesia. Berbagai inisiatif penanganan konflik tersebut sudah dilakukan oleh berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun sub-nasional. WG-Tenure bekerjasama dengan GIZ FGP-FORCLIME telah … Read more
Konsultasi dengan Parapihak Kabupaten terkait Pembentukan Lembaga Penanganan Konflik Hutan dan Lahan di Kabupaten Berau
Persoalan ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia. Ketidakpastian tata batas hutan tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, … Read more
Workshop : Membangun Mekanisme Integratif Penanganan Konflik Tanah dan Pengelolaan SDA di Kabupaten Kapuas Hulu
WG-Tenure, Putussibau – Disadari bersama bahwa konflik (potensi konflik) tanah dan pengelolaan SDA masih marak terjadi di Indonesia. Berbagai inisiatif penanganan konflik tersebut sudah dilakukan oleh berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun sub-nasional. WG-Tenure bekerjasama dengan GIZ FGP-FORCLIME telah melakukan … Read more