Penyiapan kelembagaan Masyarakat Dari hasil land tenure assessment yang dilakukan oleh WG-Tenure bekerjasama dengan KPHP Berau Barat menunjukkan bahwa sebagian ruang hidup dan ruang kelola masyarakat berada di dalam area kerja Perusahaan PT. Inhutani I dan PT. HLL di wilayah … Read more
Kategori: Kabupaten Berau
FGD KEMITRAAN KEHUTANAN PT. INHUTANI 1 DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT DI KAB. BERAU
Pendekatan perhutanan sosial diyakini sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik pengelolaan sumber daya hutan. Salah satu program perhutanan sosial yang ditawarkan untuk menjembatani permasalahan tumpang tindih lahan antara pemegang IUPHHK dengan masyarakat setempat yaitu Kemitraan, sebagaimana diamanatkan dalam Permenhut No.P.39/Menhut-II/2013 … Read more
Workshop : “Membangun Mekanisme Integratif Penanganan Konflik Tanah dan Pengelolaan SDA di Kabupaten Berau “
Tanjung Redeb | Disadari bersama bahwa konflik (potensi konflik) tanah dan pengelolaan SDA masih marak terjadi di Indonesia. Berbagai inisiatif penanganan konflik tersebut sudah dilakukan oleh berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun sub-nasional. WG-Tenure bekerjasama dengan GIZ FGP-FORCLIME telah … Read more
Konsultasi dengan Parapihak Kabupaten terkait Pembentukan Lembaga Penanganan Konflik Hutan dan Lahan di Kabupaten Berau
Persoalan ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia. Ketidakpastian tata batas hutan tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, … Read more
Mediasi dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tenurial di KPH Berau Barat
WG-Tenure | Munculnya tekanan publik terhadap hutan, sebagian dikarenakan belum adanya batas yang jelas, kurangnya keterbukaan informasi, adanya persaingan kebutuhan lahan, lokasi lahan hutan yang berdekatan dengan lahan pemukiman, peraturan perundang-undangan yang tidak diterapkan secara ketat, dan persepsi para pihak … Read more