Masalah tenurial menjadi keniscayaan untuk dikelola dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Maraknya konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan di Indonesia antara lain disebabkan oleh permasalahan tenurial. Sejak berdiri pada tahun 2001 WG-Tenure menaruh perhatian besar pada isu tenure dan mendorong terwujudnya kepastian tenurial masyarakat adat, masyarakat … Read more
Bulan: Juni 2016
Panduan Praktis Penggunaan RaTA – AGATA – HuMA-WIN – Analisis Gender untuk Penilaian Cepat Konflik Tenurial di Kawasan Hutan
Sampai saat ini permasalahan konflik masih marak terjadi dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Masalah tenurial menjadi isu utama dalam maraknya konflik yang terjadi. Tumpang tindih hak yang melekat pada masing-masing pihak seringkali berbenturan dalam pengelolaan hutan. Sejak berdiri pada tahun 2001 WG-Tenure menaruh perhatian besar pada … Read more
Workshop : Membangun Mekanisme Integratif Penanganan Konflik Tanah dan Pengelolaan SDA di Kabupaten Kapuas Hulu
WG-Tenure, Putussibau – Disadari bersama bahwa konflik (potensi konflik) tanah dan pengelolaan SDA masih marak terjadi di Indonesia. Berbagai inisiatif penanganan konflik tersebut sudah dilakukan oleh berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun sub-nasional. WG-Tenure bekerjasama dengan GIZ FGP-FORCLIME telah melakukan … Read more
Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016
Kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016, sebagai berikut: P.1/Menlhk/Setjen/PHPL.1/1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu; SE.2/Menlhk/Setjen/Kum.4/2/2016 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember … Read more
PERDIRJEN PSKL KLHK No.P.1/PSKL/Set/Kum.1/2/2016
PERDIRJEN PSKL KLHK No.P.1/PSKL/Set/Kum.1/2/2016 tentang Tata Cara dan Verifikasi Hutan Hak.
Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SE.1/Menlhk-II/2015
Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SE.1/Menlhk-II/2015 tentang Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan.