Pelatihan Perangkat Analisis Land Tenure di Putussibau, Kalimantan Barat

[mini-icon icon=”leaf”] WG-Tenure – Working Group on Forest Land Tenure (WG-Tenure) dengan didukung GIZ dan Pemda Kapuas Hulu kembali menggelar Pelatihan Analisis Land Tenure pada 5 – 9 Mei 2014 di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pelatihan ini merupakan diklat WG-Tenure yang ke-9 dari seluruh diklat yang pernah diadakan dan menjadi diklat ke-2 yang mengadopsi kurikulum dan silabus (kursil) sesuai SK Kepala Pusdiklat Kehutanan Republik Indonesia, yakni SK KaPusdiklat No. 35/ Th 2014 yang baru disahkan pada 14 Februari 2014 silam.

diklat Kapuas Hulu

Diklat dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu. Peserta berjumlah 33 orang terdiri dari berbagai unsur, diantaranya staf KPH, staf Disbunhut Kapuas Hulu, LSM, Aparatur Desa dan tokoh masyarakat dari 5 desa (Desa Tanjung Lasa, Desa Manua Sadap, Desa Setulang, Desa Pandua, dan Desa Pulau Manak), serta mahasiswa.

Materi yang diberikan dalam diklat ini antara lain RaTA (Rapid Land Tenure Assesment-dikembangkan oleh ICRAF), AGATA (Analisis Gaya Bersengketa-dikembangkan oleh Samdhana Institute), sistem pendokumentasian data konflik dengan menggunakan aplikasi HuMa-Win (dikembangkan oleh HuMa), dan Analisis Gender (dikembangkan oleh SAINS).

Keseluruhan materi tersebut dibagi menjadi 2 sesi, yakni sesi kelas selama 3 hari yang berlangsung pada 5-7 Mei 2014 di Hotel Sanjaya, Putussibau dan sesi praktek lapangan selama sehari yang dilaksanakan di Desa Tanjung Lasa, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 8 Mei 2014. Pada hari terakhir, yakni di tanggal 9 Mei, para peserta mendiskusikan dan mengevaluasi hasil praktek lapangan dengan narasumber dan fasilitator.

Melalui Diklat ini, WG-Tenure selaku penyelenggara dan didukung oleh GIZ dan Kementerian Kehutanan melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu mengharapkan adanya peningkatan kompetensi dan kapasitas dari peserta diklat, sehingga menjadi sumberdaya manusia terlatih dan terdidik yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan tenurial di Indonesia. (*)