Warta Tenure Edisi 9

WARTA TENURE edisi 9

warta9_editPerspektif Masyarakat Merespon dan Memaknai REDD

REDD, Reducing Emission from Deforestation and Degradation masih tetap menjadi primadona dan focus pembicaraan seluruh pihak baik di tingkat global, regional, nasional, maupun di tingkat lokal. LoI Norway dan moratorium logging juga hangat dibicarakan dalam kerangka persiapan implementasi REDD di Indonesia.

Menilik langsung ke lapangan di mana REDD diimplementasikan, masyarakat khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang akan menerima dampak ataupun terlibat dalam implementasi REDD saat ini tetap dalam kehidupan mereka yang nampaknya masih saja menemui kendala dan masalah dalam kaitannya dengan praktik pengelolaan hutan itu sendiri. Dengan atau tanpa insentif dari implementasi REDD, masyarakat yang masih memegang teguh kearifan lokal menerapkan prinsip-prinsip kelestarian dalam pengelolaan hutannya yang mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.

Dalam edisi ke-9 ini Warta Tenure hadir dengan mengangkat tema “Perspektif Masyarakat Merespon dan Memaknai REDD”. Pada rubrik opini dalam edisi kali ini diisi oleh masyarakat, NGO, Perguruan Tinggi, serta dari kalangan swasta. Kertas Posisi yang disusun Kamar Masyarakat DKN guna merespon berbagai perdebatan politik dan produksi kebijakan yang merespon isu perubahan iklim yang dinilai berpotensi merugikan dan mempersulit kehidupan masyarakat, mengisi rubrik kajian. Selain itu diangkat tulisan tentang “Moratorium Oslo” sebutan dari LoI antara Indonesia dan Norwegia, dari pandangan penulis Dr. Dodik Ridho Nurrohmat, salah satu staf pengajar di Fakultas Kehutanan IPB.

Dalam rubrik seputar kasus tenure diangkat kegiatan WG-Tenure melakukan land tenure assessment dalam mendukung fasilitasi penyelesaian konflik Dewan Kehutanan Nasional (DKN) di PT. Toba Pulp Lestari. Kasus pembelajaran dari mitra Samdhana juga melengkapi rubrik Proses Pembelajaran yaitu Potensi Karbon Sebagai Alat Negosiasi Memperoleh Hak Akses; Membangun Model REDD Berbasis Masyarakat, di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung sebagai wilayah Kelola Kelompok SHK Lestari.

Seminar Nasional “Perspektif Masyarakat Sipil Merespon REDD” yang diselenggarakan WG-Tenure menghiasi rubrik Seri Diskusi. Diskusi yang penyelenggaraannya didanai oleh Samdhana Institute ini bertujuan merajut benang-benang pembelajaran di tingkat lapangan khususnya yang dilakukan oleh para mitra Samdhanan dan menggali rekomendasi.

Pada rubrik Event redaksi memberikan sedikit oleh oleh dari International Conference on Forest Tenure, Governance and Enterprise 11-15 July 2011 yang berlangsung di Hotel Sentosa Lombok atas kerjasama Kemenhut, RRI dan ITTO dengan dukungan puluhan organisasi masyarakat sipil dalam dan luar negeri. Pada kesempatan ini Dr. Kuntoro Mangkusubroto (ketua UKP4) memberikan keynote speech tentang arahan baru penyelesain konflik tanah dikawasan hutan yang diharapkan bisa menjadi tonggak sejarah bagi terbangunnya safeguard bagi hak hak masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Selamat Membaca!!!

*Redaksi

link download:

Warta Tenure Vol.9