Warta Tenure Edisi 8

WARTA TENURE edisi 8

warta8_editPermasalahan Land Tenure:
Persiapan dan Kesiapan Implementasi REDD

Warta Tenure kembali hadir di tengah-tengah hiruk pikuk pembahasan seputar Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD). Tahun 2009-2012 Pemerintah Indonesia menetapkan sebagai readiness phase implementasi REDD di Indonesia. Pada fase ini Pemerintah mencari ntervensi kebijakan yang diperlukan dalam upaya menangani penyebab mendasar deforestasi dan degradasi hutan, serta menyiapkan infrastruktur yang perlu diadakan untuk implementasi REDD. Sementara masyarakat sipil menanggapi REDD dengan perspektif yang beragam serta melakukan hal yang cukup beragam pula.

Bagaimana realita yang terjadi saat ini? Degradasi dan deforestasi masih terus berjalan. Pembangunan kebun-kebun sawit berskala besar terus berjalan dan disinyalir banyak yang mengubah tutupan lahan hutan. Kegiatan pertambangan, terutama pertambangan batubara juga memberi kontribusi dalam degradasi hutan. Selain itu masalah tumpang tindih penguasaan dan peruntukan lahan dalam kawasan hutan juga masih belum dapat diselesaikan dengan baik. Warta Tenure edisi 8 hadir dengan tema ”Permasalahan Land Tenure, Persiapan dan Kesiapan Implementasi REDD”

Departemen Kehutanan mempersiapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi salah satu prakondisi penting bagi penyiapan skema penanganan perubahan iklim dan pemanasan global. Keberadaan organisasi pengelola KPH di tingkat tapak akan mendukung skema penanganan perubahan iklim antara lain (a) menjadi salah satu institusi penting yang akan mengurusi proses penanganan perubahan iklim atau pemanasan global (b) wilayah kelolanya menjadi kepastian bagi DA-REDD (c) KPH bertugas mendokumentasikan dan meregister pemanfaatan hutan termasuk jasa lingkungan bagi penanganan perubahan iklim. Bagaimana KPH ini menjadi salah satu jalan resolusi konflik, serta merupakan prakondisi penyiapan implementasi REDD diulas secara jelas dalam rubrik ”Kajian dan Opini” oleh Ir. Sriyono, MM dan Ir. Ali Djajono, MSc. dari Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan (WP3H) Ditjen Planologi yang membidangi KPH.

Masih dalam rubrik yang sama, Prof. Hariadi Kartodihardjo, staf pengajar dari Fakultas Kehutana IPB dan aktif di berbagai organisasi, termasuk KPH menyoroti masalah penyebab kerusakan hutan, kegagalan penanaman selama ini, serta memberikan ulasan tentang birokrasi yang terperangkap dalam tulisan bertajuk ”Soal Tenurial, KHP, dan ”The Trapped Administrators”. Kajian lain disajikan oleh Bapak Ilya Moeliono berjudul REDD bagi Masyarakat setempat: Ancaman atau Peluang. Selain kajian-kajian tersebut disajikan pula opini singkat dari beberapa narasumber menanggapi tema yang diangkat dalam edisi 8 kali ini.

Pada rubrik info kebijakan secara khusus diajikan ‘oleh-oleh’ dari Peer workshop FAO yang membahas Reformasi Tenure Hutan yang diikuti oleh Koordinator Pengurus WG-Tenure, Dr. Iman Santoso, MSc. di Roma beberapa bulan yang lalu.

Beberapa hasil pembelajaran dari kegiatan mitra-mitra Samdhana Insitute di lapangan untuk memotret peluang dan ancaman implementasi REDD dalam rangka untuk mendorong kesiapan (preparedness) masyarakat disajikan dalam rubrik “Aksi Pembelajaran”. Diskusi yang diselenggarakan WG-Tenure dengan dukungan dari Samdhana Institute dengan mengambil tema “Permasalahan Land Tenure dan Persiapan Implementasi REDD; Antara Realita dan Kebijakan” diangkat dalam rubrik “Seri Diskusi”.

Beberapa kegiatan WG-Tenure terkait permasalahan land tenure dan KPH diangkat dalam dinamika WG-Tenure dan berita dalam gambar. Resensi buku yang ditulis oleh Bernadinus Steny dan diterbitkan oleh HuMa melengkapi berbagai informasi terkait persiapan dan kesiapan implementasi REDD.

Semoga sajian Warta Tenure edisi 8 ini dapat menambah informasi dan kajian terkait REDD dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman berbagai pihak khususnya terhadap permasalahan land tenure di dalam kawasan hutan, sehingga pada saatnya REDD diimplementasikan masyarakat telah siap dan mendapatkan manfaat tidak justru sebaliknya serta yang utama fungsi hutan dapat tetap terjaga. Kritik dan saran konstruktif sangat kami perlukan.

Selamat Membaca!!!

Redaksi …

Link Download: Warta Tenure Volume 8